Ketika Jakarta Berlari, Ada yang Tertinggal: Potret Kaum Marginal di Ibu Kota
Menurut BPS jumlah penduduk pra sejahtera di Jakarta meningkat 3.000 KK menjadi 6.000 KK dari tahun 2020 sampai 2025. Peningkatan ini dapat mencerminkan kesenjangan sosial yang masih sulit terpecahkan meski kota ini dikenal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Kondisi ini bukan hanya menggambarkan persoalan keterbatasan ekonomi, tetapi juga ketidaksetaraan dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang layak. Fenomena yang sebenarnya telah berlangsung sejak lama ini terus meningkat seiring perkembangan kota, menunjukkan bahwa masih ada masalah mendasar dalam pemerataan akses bagi seluruh warga.
Berbagai pemberitaan mengungkapkan bahwa persoalan ini banyak terjadi di rumah susun, kawasan padat penduduk, serta kantong-kantong permukiman informal di Jakarta yang jauh dari akses pendidikan berkualitas maupun fasilitas kesehatan memadai. Mereka yang terdampak bukan hanya kaum marginal itu sendiri, tetapi juga pemerintah yang upayanya masih belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan dasar warga. Ketimpangan ini dipicu oleh faktor ekonomi yang tidak stabil, terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan layak, serta rendahnya literasi gizi dan kesehatan. Tidak sedikit anak mengalami stunting karena kurangnya pemahaman gizi orang tua, sementara banyak remaja terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta (Rasio Gini) berada di angka 0,423. Angka ini menempatkan Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, yang berarti jurang pemisah antara penduduk kaya dan miskin masih sangat lebar. Fakta ini diperkuat dengan persentase penduduk miskin yang mencapai 4,30% atau sekitar 464,93 ribu jiwa. Kondisi ini memperlihatkan tantangan struktural yang nyata; bahwa di balik kemegahan gedung pencakar langit, ribuan warga di pinggiran ibu kota masih berjuang keras hanya untuk mengakses hak-hak dasar yang seharusnya sudah mereka dapatkan secara merata.
Berdasarkan data BPS, penulis melihat bahwa menangani persoalan kaum marginal di Jakarta butuh solusi yang komprehensif. Jakarta membutuhkan pendekatan yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan city care. Langkah-langkah tersebut membantu warga memahami kebutuhan dasarnya sekaligus membangun kemandirian dalam mengambil keputusan sehari-hari.
Sebagai penulis yang mengetahui isu ini dari media, saya menyadari bahwa masalah kesenjangan di Jakarta seharusnya menjadi refleksi bersama, bukan hanya perhatian segelintir pihak. Saya melihat bahwa empati harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, sekecil apapun peran yang bisa dilakukan masyarakat. Refleksi ini memperkuat pemahaman saya bahwa perubahan sosial tidak bisa terjadi bila hanya bertumpu pada satu sisi, melainkan perlu dukungan kolektif.
Melihat tantangan yang dihadapi Jakarta, salah satu solusi yang dapat dikedepankan adalah memperkuat peran lembaga sosial dan organisasi kemanusiaan sebagai katalisator perubahan. Salah satu lembaga yang mengambil langkah konkret adalah Indonesian Care (Yayasan Indonesia Cahaya Rahmat Empati). Sejak disahkan tahun 2011, lembaga ini berkomitmen memobilisasi kaum profesional dan komunitas untuk melakukan transformasi menyeluruh bagi masyarakat pra-sejahtera di perkotaan, khususnya dalam menghadapi dampak arus urbanisasi yang kian deras di abad ke-21.
Dalam menjalankan misinya, Indonesian Care berfokus pada dua pilar utama. Pertama, melalui program Pemberdayaan Masyarakat, lembaga ini mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). Sejak 2016, Indonesian Care telah aktif memberdayakan warga di Rusunawa Tambora dan Cakung Barat melalui berbagai intervensi di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan guna mewujudkan kemandirian warga marginal. Kedua, melalui inisiatif City Care, Indonesian Care mendorong kolaborasi lintas lembaga dan profesional di berbagai kota untuk membentuk forum peduli kota. Gerakan ini telah berjalan di Bandung serta mulai merambah kota-kota lain seperti Medan dan Malang untuk memastikan kesejahteraan kaum pra-sejahtera terjamin secara kolektif.
Dengan keberadaan wadah yang tegas, terstruktur, dan mudah dijangkau seperti Indonesian Care, masyarakat sebenarnya memiliki keinginan besar untuk membantu. Mereka hanya perlu fasilitas yang mempermudah prosesnya, transparan, dan dapat dipercaya, sehingga partisipasi mereka tidak terhalang waktu, jarak, atau beban aktivitas sehari-hari. Ketika kolaborasi antara masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah berlangsung dengan baik, dampaknya akan dirasakan oleh lebih banyak keluarga rentan di Jakarta.
Akhirnya, perubahan di Jakarta dapat dimulai dari kerja sama berbagai pihak yang saling mendukung. Melalui inisiatif seperti yang dilakukan oleh Indonesian Care, kepedulian terhadap kaum marginal tidak lagi menjadi sekadar wacana atau angka di atas kertas, melainkan aksi nyata menuju Jakarta yang lebih adil dan setara bagi semua. Selama masyarakat diberikan wadah yang mempermudah mereka untuk berkontribusi, harapan akan transformasi masyarakat urban yang sejahtera bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Sehingga kota Jakarta bukan hanya berlari diatas kertas, namun mampu juga mensejahterakan masyarakat yang tertinggal.
